Massa Buruh Unjuk Rasa Menuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja

Massa dari organisasi buruh dan Partai Buruh, siang hari ini, Senin (13/3/2023), menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pantauan suarasurabaya.net di lokasi, ratusan orang dari berbagai elemen buruh sudah berkumpul dari pukul 10.00 WIB, dan melakukan orasi di depan Gerbang DPR yang berada persis di depan Jalan Gatot Soebroto.

Dari spanduk yang dibawa, ada empat poin tuntutan massa buruh dalam unjuk rasa hari ini.

Pertama, menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja. Poin kedua, mendesak DPR menolak RUU Kesehatan.

Kemudian, yang ketiga, meminta DPR mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Lalu yang keempat, mendorong Pemerintah melakukan audit forensik penerimaan ajak negara, dan mencopot Suryo Utomo dari jabatan Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Untuk menjaga ketertiban, sebanyak 1.753 aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Polisi Pamong Praja disiagakan di sekitar lokasi.

Sekadar informasi, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menyepakati RUU terkait penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Kesepakatan itu tercapai dalam forum rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Yasonna Laoly Menteri Hukum dan HAM, hari Rabu (15/2/2023), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Muhammad Nurdin Wakil Ketua Baleg DPR RI mengatakan, dari sembilan fraksi yang ada di parlemen, tujuh fraksi memberikan persetujuan RUU Perppu Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna.

Fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, dan PPP. Sedangkan Fraksi Demokrat, PKS serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak Perppu 2/2022 dibahas lebih lanjut di tingkat II.

Rencananya, Selasa (14/3/2023), DPR akan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.

Tapi, sampai sekarang belum ada agenda pengambilan keputusan Perppu Cipta Kerja di forum tertinggi DPR RI.(rid/rst)